Hari Tani di Asahan Jadi Ruang Dialog, Pemkab Pastikan Persoalan Agraria Dibahas Sesuai Kewenangan

KISARAN — Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Asahan tidak hanya diwarnai penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi langsung antara kelompok petani dan pemerintah daerah mengenai berbagai persoalan pertanahan.

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan menyampaikan aspirasi mereka di Halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/09/2026). Aksi tersebut diterima langsung Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama Kapolres Asahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dalam aksi yang mengusung tema “Reforma Agraria Sejati, Tanah untuk Petani, Keadilan Agraria untuk Rakyat”, Ketua DPW SPI Sumatera Utara Jubaidah Tambunan dan Ketua DPC SPI Asahan Binsar Daniel Manurung menyampaikan pandangan organisasi mengenai persoalan agraria yang dihadapi petani.

Bagi SPI, persoalan tanah berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan petani. Karena itu, mereka mendorong adanya kepastian hukum, penyelesaian konflik pertanahan, serta kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah.

Aspirasi tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari Bupati Asahan.

Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap langkah penyelesaian persoalan agraria memiliki landasan hukum dan berada dalam koridor kewenangan masing-masing. Saat ini, Pemkab Asahan masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat terkait aturan agraria yang telah disahkan.

“Kita masih menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah. Apabila petunjuk pelaksana sudah ada, kita akan melaksanakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” ujar Taufik.

Menurutnya, kejelasan petunjuk pelaksanaan menjadi penting agar pemerintah daerah tidak mengambil langkah yang justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, menunggu aturan bukan berarti komunikasi antara pemerintah dan kelompok petani harus berhenti. Bupati justru mengajak SPI dan kelompok tani untuk bersama-sama membahas persoalan yang ada sehingga penyelesaiannya dapat dirumuskan secara terbuka.

“Mari kita bersama-sama, baik dari kelompok tani maupun pemerintah, dalam penyelesaian persoalan pertanian ini. Jangan sampai hanya sepihak yang mengambil keputusan,” katanya.

Taufik mengatakan pemerintah dan kelompok tani dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Kita dapat merumuskan keputusan bersama dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar bapak dan ibu juga tidak menyalahi aturan,” lanjutnya.

Pendekatan tersebut menempatkan penyelesaian persoalan agraria bukan hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai proses komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya pembahasan bersama, masing-masing pihak dapat menyampaikan kondisi, kebutuhan, serta batas kewenangan yang dimiliki.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada SPI Kabupaten Asahan yang memilih menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia berharap komunikasi seperti ini dapat terus dijaga dalam pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat petani.

Di tengah momentum Hari Tani Nasional, Taufik turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Serikat Petani Indonesia.

Sementara itu, aksi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan tersebut berjalan secara damai dan tertib. Setelah penyampaian aspirasi dan tanggapan pemerintah, Bupati Asahan bersama Kapolres Asahan, Kepala BPN Kabupaten Asahan, OPD terkait, dan peserta aksi bersalaman serta melakukan foto bersama.

Berakhirnya aksi dalam suasana kondusif menjadi penanda bahwa penyampaian aspirasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat berlangsung dalam satu ruang yang sama.

Bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, tindak lanjut persoalan agraria akan tetap dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan memastikan setiap langkah yang ditempuh memiliki dasar hukum yang jelas.