Komite : Peran Serta Wali Murid Dibutuhkan Guna Penigkatan Kualitas Pendidikan

Tulang Bawang Barat, PredikatNews (Lampung) – Komite Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadakan rapat komite pada Selasa (21/09/2021).

Ketua komite sekolah, Hi. Edi Anwar menegaskan peran serta masyarakat khususnya wali murid sangat dibutuhkan guna peningkatan kualitas pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Edi Anwar kepada media didampingi semua pengurus seusai dirinya memimpin rapat.

Ia menjelaskan, bahwa sumbangan tersebut merupakan dana partisipasi masyarakat yang diatur dalam Permendikbud no. 75 pasal 1 ayat 5 dan Pergub No.61 tahun 2020 serta rapat komite bersama wali murid.

“Besar dana yang disepakati adalah sebesar Rp 3.750.000,- per tahun, dan ini bukan dana masuk menjadi siswa. Bagi para siswa yang tidak mampu akan diberikan keringanan sesuai kemampuannya masing-masing, bahkan bagi yang benar-benar miskin dibebaskan dari sumbangan tersebut,” jelas pria murah senyum itu.

Edi juga mengungkapkan hingga rapat berlangsung, 81 orang tua siswa telah mengusulkan keringanan biaya dana partisipasi masyarakat tersebut ke komite sekolah.

“Komite sekolah merupakan implementasi wali murid, untuk itu kami bertanggungjawab terkait realisasi anggaran dana partisipasi masyarakat yang diberikan itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMAN 1 Tumijajar M. Najamudin, M.Pd., menjelaskan bahwa dana partisipasi masyarakat tersebut akan dipergunakan untuk membangun berbagai sarana penunjang di lingkungan sekolah.

“Diantaranya kita akan melanjutkan pembangunan mushola yang sempat terhenti, membangun paping blok halaman sekolah dan lapangan upacara, pagar pembatas lantai 1,2,3 gedung N, dan sarana prasarana lainnya,” jelasnya.

Najamudin juga mengungkapkan bahwa tenaga honorer di sekolah yang dia pimpin berjumlah 48 guru honorer.

“Dari jumlah guru honor itu hanya 11 orang guru yang memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang digaji menggunakan dana BOS, sedang 37 guru honorer sisanya harus dibayarkan menggunakan dana partisipasi masyarakat tersebut,” ungkapnya.

“Dan untuk tenaga di Tata Usaha Sekolah, dari total 17 orang tenaga honorer, hanya 11 orang yang memiliki NUPTK sedangkan sisanya 6 orang juga dibayarkan menggunakan dana partisipasi masyarakat,” tutupnya.

Terpisah, salah satu orang tua siswa penerima KIP, Dina (40) saat ditemui dikediamannya mengatakan “Benar, meskipun anak saya penerima KIP, saya turut berpartisipasi menyumbang demi kemajuan pendidikan di sekolah anak saya itu. Namun, sesuai dengan kesanggupan kami mas,” ungkap ibu dua anak itu.(P)