Bojonegoro Jadi Salah Satu Percontohan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Bojonegoro, PredikatNews – Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menjadi Kabupaten Percontohan (Pilot Project) dalam penanganan kemiskinan ekstrem 2021.

Selain Bojonegoro, ada empat Kabupaten lagi, yakni, Lamongan, Sumenep, Probolinggo, dan Bangkalan. Dan dalam program ini setiap kabupaten akan mendapat tambahan anggaran untuk program bansos bagi masyarakat miskin ekstrem hingga akhir 2021.

“Program ini adalah upaya pemerintah membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas untuk bisa segera diwujudkan,”kata Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Gedung Grahadi Surabaya untuk pemantapan program ini pada Kamis (30/9/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk segera memutakhirkan data masyarakat kelompok rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini.

“Saya minta kepada gubernur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas di tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten,” kata Wapres saat memimpin rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini.

Sementara itu, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) per Maret 2020, total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas tersebut sebanyak 508.571 jiwa, dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga.

Rincian jumlah warga miskin ekstrem tersebut adalah di Probolinggo sebanyak 114.250 jiwa atau 9,74 persen, Bojonegoro sebanyak 50.200 jiwa atau 6,05 persen, Lamongan sebanyak 87.620 jiwa atau 7,37 persen, Bangkalan sebanyak 123.490 jiwa atau 12,44 persen, dan Sumenep sebanyak 130.750 jiwa atau 11,98 persen.

Dia menjelaskan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur adalah penajaman program. Mulai dari program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas.

“Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” bebernya.