Bupati Tuba Ikuti Rapat kordinasi Program Pencegahan Korupsi

TulangBawang, PredikatNews – Dr. (Cand) Hj. Winarti, SE., MH Bupati Tulang Bawang dengan di dampingi oleh sekretaris daerah kabupaten Tulang Bawang, Inspektur, kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA mengikuti Rapat kordinasi Program Pencegahan Korupsi bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung secara Virtual yang di laksanakan di ruang Lingkup Pemerintah Way Halim Bandar Lampung.

Pemerintah Kabupaten TulangBawang untuk tahun 2020 memperoleh Peringkat II, Pemerintah kabupaten Tulang Bawang akan segera membenahinya sehingga nantinya kabupaten Tuba akan semakin meningkat lagi.

“Saya selaku Bupati akan giat kerja keras dalam membenahi kabupaten Tulangbawang sehingga kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat lebih maju lagi
dalam persoalan apapun, Ujar Bunda Winarti”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Lampung, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono, para Bupati/Walikota dan Kepala OPD terkait se- Provinsi Lampung. Sabtu 20/02/21.

Kegiatan yang juga Monitoring Centre for Prevention (MCP) tersebut, mengungkap bahwa tata kelola pemerintahan dan capaian Progres MCP Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 81%.
MCP ini mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur.

Dalam sambutannya Direktur koordinasi dan supervisi wilayah II KPK, yudhiawan Wibisono mengapresiasi dengan adanya MCP pada Aplikasi Jaga.id sehingga pemerintah dapat menyampaikan laporan tanpa haru menunggu Team KPK turun lapangan.

“Alhamdulillah Dengan hadirnya MCP pada aplikasi jaga.id ini sehingga apapun yang kita lakukan dapat di ketahui secara cepat oleh KPK sehingga KPK dapat mengetahui progres pemerintah daerah dalam menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring,” Tutup Yudhiadwan.

Kedelapan fokus area tersebut yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kapabilitas APIP.
Kemudian, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.(N43)