Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Akan Dibuka

Bojonegoro, PredikatNews (Jatim) – Program pemerintah 1 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka tahun ini.

Pada kesempatan itu para pendaftar akan diberi kesempatan untuk tiga kali tes.

Menurut Joko Tri Cahyono, meski belum ditentukan jadwal pendaftaran dan tes akan tetapi sudah dapat dipastikan pada tahun ini ada tiga kali kesempatan.

“Kemungkinan ada tiga atau empat kali tes tapi yang sudah pasti tiga kali tes.” jelas Joko Tri Cahyono, Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur.

Kata Joko, jika dalam tes pertama gagal bisa mendaftar untuk mengikuti tes kedua dan jika gagal lagi bisa ikut mendaftar dites yang ketiga.

Sementara itu, untuk Kabupaten Bojonegoro sendiri membutuhkan 3 ribu lebih tenaga guru.

Akan tetapi jika melihat anggaran daerah tidak semua bisa diusulkan pada tahun ini karena harus menentukan prioritas.

“Saya senang sekali jika bisa diusulkan semua tapi kita juga harus melihat kemampuan daerah dan meminimal keuangan daerah.

Saat ini kita sedang menggodok terkait prioritas yang bisa diusulkan.” kata Kabid, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Joko Tri Cahyono.

Untuk jumlah yang sudah diusulkan dan sudah mendapat persetujuan sebanyak 375 di tahun 2021.

Sehingga, dengan adanya tambahan PPPK yang tidak gabung di BKN tapi di Kemendiknas maka usulan harus diperbarui lagi dengan penambahan jumlah.

“Kita masih mengusulkan ke bupati untuk merapatkan terkait kemampuan daerah dan prioritas yang mana saja.” ujar Joko.

Sementara itu, yang berhak mengikuti pendaftaran PPPK formasi guru di antaranya adalah yang sudah ber NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), terdaftar di Dakodik dan yang belum mengajar tapi sudah mempunyai sertifikat pendidik.

Untuk data pokok yang harus disiapkan di antaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), formasi yang dituju sesuai dengan ijazah, dan transkip nilai.

Sementara untuk data tambahan akan diinformasikan melalui website bkpp.bojonegoro.kab.go.id maupun media sosial milik BKPP. (P25)