Pemda Bojonegoro Dukung KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Bojonegoro, PredikatNews (Jatim) – Pemda Bojonegoro mendukung penuh pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penegasan itu disampaikan Bupati Anna Mu’awanah saat rapat monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi.

Bertempat di ruang Angling Dharma, gedung pemda setempat pada Selasa 9 Maret 2021 siang.

Anna berkata, sebagi kepala daerah dirinya menyerahkan secara penuh tata kelola keuangan dan tata management dimasing-masing kepala dinas.

Maka dari itu, dia berharap kepada dinas-dinas yang ada untuk selektif dan teliti dalam hal administrsasi anggaran.

Dengan capaian dan penilaian yang saat ini didapat Bojonegoro, kepala dinas dapat meningkatkan kinerja dan kerja sama untuk saling berkoordinasi guna mempercepat kinerja.

Waktu itu, Kasatgas Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edi Sugianto menuturkan, sesuai Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 ada perubahan susunan terhadap tugas dan fungsi KPK.

KPK bukan hanya melakukan kegiatan penindakan, namun juga melakukan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan koordinasi, monitoring dan supervise.

Edi meminta Forkopimda ikut berperan serta melakukan pengawalan langkah-langkah dari pemerintah kota dan harus membangun komunikasi yang berkesinambungan.

Pihaknya mengambil peran membangun komunikasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Untuk melihat dan melakukan review terhadap akuntabilitas pemerintah setempat di dalam mengelola pemerintahannya yang pastinya dibantu dengan komunikasi dari Forkopimda.

Edi menambahkan ada 8 area intervensi yang dilakukan KPK terhadap pemerintah daerah.

Meliputi, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kemudian, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. (P25).