Sekda Saipul dan TPID Kembali Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

Way Kanan, Predikatnews – Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapat Sekda Way Kanan, Selasa (24/01/2023).

Yang turut dihadiri oleh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten Sekda, Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian SDM dan Bagian Kerjama Setdakab.

Dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 pada Tanggal 17 Januari 2023 lalu, yang menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah dan seluruh pihak untuk mengendalikan inflasi, memantau langsung harga di lapangan dan berhati-hati dalam mengatur tariff (PDAM, Angkutan Umum), Turunkan kemiskinan ekstrem sampai pada target 0 persen pada Tahun 2024.

Presiden dalam arahannya menyampaikan akan mendorong daerah untuk menurunkan stunting di bawah 14 persen di Tahun 2024, menyegerakan penyelesaian dua masalah besar investasi yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu juga memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam Negeri. Kemudian, menyusun rencana induk (masterplan) penataan kota dan penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah. Serta ditegaskan pula bahwa untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 serta menjamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.

Sementara untuk Upaya Mitigas Beras dilakukan Optimalisasi pelaksanaan SPHP Beras Medium Tingkat Konsumen secara massif baik secara volume maupun lokasi. Badan Pangan Nasional sedang membentuk Tim Monev Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen bersama Setkab, Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, Dinas urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satgas Pangan Polri untuk mengawal pelaksanaan SPHP agar tepat sasaran.

Percepatan pengadaan beras luar negeri oleh Perum BULOG sebanyak 500 ribu ton agar tuntas pada akhir Januari atau pertengahan Februari 2023 sebelum memasuki masa panen raya. Badan Pangan Nasional telah meminta Perum BULOG untuk meningkatkan pasokan beras CBP di PIBC yang merupakan barometer harga beras nasional. Mobilisasi beras CBP baik regional maupun nasional serta Bapanas sedang melakukan reviu kebijakan HPP Gabah Beras dan HET Beras.(Dona)