Pemkab Bojonegoro Gelar Sosialisasi Renaksi Satu Data 2024, Bangun Kreativitas untuk  Pembangunan Daerah 

Bojonegoro, PredikatNews – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Sosialisasi Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, Selasa (23/1/2024).

Kegiatan digelar di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro. Dalam kegiatan ini, semua OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro perlu membangun kreativitas untuk memperkaya data.

Dalam Sambutanya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto saat memberi motivasi untuk terus membangun kreativitas dalam memperkaya data.

“Sebab semua berbasis data, makin baik data makin baik kebijakannya. Tentunya data ini memberi manfaat bagi pemerintah dan bagi masyarakat,” ujar Pj Bupati.

Tak hanya itu, Pj Bupati juga memberi masukan pada dashboard tampilan antarmuka (interface) Satu Data Bojonegoro untuk menampilkan data mikro terlebih dulu lalu data makro.

Data itu, seperti menampilkan data kependudukan atau indikator yang bersifat high frequency lainnya, baru setelah itu masuk ke data dasar lainnya misal data IPM, kemiskinan dan sebagainya.

“Sesuai tema, untuk perencanaan perlu ada time series supaya membantu masyarakat. Katakanlah 10 tahun ke belakang, ada time seriesnya serta rujukan data BPS. Data ini tidak hanya menyajikan informasi tapi juga menjadi data dasar perencanaan bagi OPD.”terangnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan kebijakan Satu Data Indonesia. Menurutnya Hal ini berkaitan dengan tertib administrasi.

Karena, Lanjutnya, Setiap tahun dalam menyusun APBD ada target yang harus diselesaikan. Ada program penyasaran yang dilakukan OPD di dalam program kegiatan.

Dari program kegiatan, jika di data dasar, Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan SPBE. Maka, dari berbagai aplikasi OPD diharapkan mengandung data sama. Sehingga saat masuk dalam Satu Data, data sudah sama semuanya.

“Terbaca data sama, saling terkoneksi dan tidak berdiri sendiri. Satu Data bagi pemerintah pusat akan digunakan untuk kebijakan. Sehingga dalam penyasaran dan anggaran, targetnya jelas. Maka perlu update data,” tegasnya.(Arief)