PESISIR BARAT, Predikatnews – Kondisi pendidikan di pelosok Pesisir Barat kembali menjadi sorotan. Dalam agenda Reses Tahap III DPRD Provinsi Lampung, Anggota DPRD Dapil IV (Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat), Imelda Gunawan Raka, turun langsung ke lapangan meninjau SDN 113 Krui yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Legislator dari Fraksi PAN itu tak hanya mendengar laporan dari masyarakat, tetapi menempuh perjalanan jauh dengan motor melintasi lembah dan perbukitan demi melihat langsung situasi di sekolah terpencil tersebut.
“Saya ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Tidak bisa dibiarkan anak-anak belajar dalam kondisi seperti ini,” tegas Imelda, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Kamis (31/7/2025).
Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat nyaman untuk menimba ilmu itu tampak nyaris roboh. Dindingnya terbuat dari papan lapuk, atap bocor, jendela tanpa kaca, dan meja kursi belajar seadanya. Kondisi tersebut membuat proses belajar mengajar berjalan tidak optimal.
“Ini bukan hanya memprihatinkan, tapi sudah darurat. Anak-anak di sini berhak mendapat lingkungan belajar yang aman dan layak,” ujarnya penuh keprihatinan.
Imelda pun meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati Pesisir Barat dan Dinas Pendidikan, untuk segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki fasilitas pendidikan dasar di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, terutama di daerah pelosok.
Selain menyoroti pendidikan, Imelda juga mendengarkan berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang rusak, sulitnya akses pertanian, dan terbatasnya layanan dasar lainnya.
“Masyarakat di sini hidup dari pertanian. Jika jalan rusak, hasil panen sulit dijual. Pendidikan, infrastruktur, dan pertanian itu saling terkait—semuanya harus dibenahi bersama,” jelasnya.
Dalam kunjungan resesnya, Imelda tidak hanya berpidato di hadapan warga, tetapi juga berinteraksi langsung, mencatat satu per satu aspirasi yang disampaikan untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.
“Reses bukan sekadar turun ke lapangan untuk formalitas. Ini tentang mendengar dan membawa suara rakyat ke gedung dewan,” tutupnya.
![]()

Berita Lainnya
Anggota DPRD Lampung Serap Aspirasi Masyarakat Sinar Jawa
Anggota DPRD Lampung Diah Dharma Yanti Hadiri FGD Bahas Delik Kesusilaan dalam KUHP Nasional
FGD KUHP Nasional: Diah Dharma Yanti Tekankan Pentingnya Edukasi Hukum ke Masyarakat