Anggaran Makan Minum Rapat Terindikasi Fiktif,Disdik Berlindung Di Kominfo

TUBABA, Predikatnews – Polemik anggaran “Belanja Makanan dan Minuman Rapat” Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Disdik Tubaba) senilai Rp743 Juta terus bergulir. Alih-alih memberi klarifikasi terbuka, pihak Disdik justru memilih bungkam dan melempar tanggung jawab.

Hal mengejutkan ini disampaikan Bendahara Disdik Tubaba, Yosef, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (18/7/2026).

“Tanggapan pemberitaan akan disampaikan melalui dan akan dirilis oleh Kominfo Tubaba,” terang Yosef singkat melalui sambungan telepon.

Menurut Yosef, hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan. Di Kabupaten Tubaba, setiap OPD diwajibkan menyampaikan tanggapan pemberitaan melalui “satu pintu”, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tubaba.

Pernyataan tersebut langsung menuai sorotan tajam dari pegiat anti korupsi. Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Deni Fino, menilai kebijakan “satu pintu” yang disampaikan bendahara justru menunjukkan lemahnya komitmen keterbukaan informasi publik.

“Ini dalih klasik. Mengatasnamakan kebijakan pimpinan untuk menghindari pertanyaan. Padahal pejabat OPD adalah pejabat publik yang secara hukum wajib memberikan penjelasan langsung terkait penggunaan anggaran,” tegas Deni Fino kepada media, Sabtu 18/7/2026.

Menurut Deni, anggaran Rp743 juta untuk makan rapat adalah uang rakyat. Publik berhak tahu sedetail-detailnya, untuk rapat apa, berapa kali, siapa pesertanya, dan apa outputnya.

“Kalau semua OPD berlindung di balik Kominfo, kapan transparansinya? Ini sama saja menutup akses informasi dan melempar bola panas. Jangan-jangan karena memang tidak ada datanya,” kritiknya tajam.

Deni mendesak Bupati Tubaba dan Inspektorat segera turun tangan. Audit khusus harus dilakukan untuk membedah pos anggaran tersebut. Ia juga meminta tidak hanya pos anggaran makan rapat saja, audit juga pos anggaran perjalanan dinas, dll.

“Jangan sampai ini jadi preseden buruk. Uang ratusan juta untuk konsumsi rapat, tapi saat ditanya jawabannya ‘tunggu rilis Kominfo’. Ini tidak sehat untuk tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas dan Kabid di lingkungan Disdik Tubaba juga terlihat saling lempar penjelasan terkait pos anggaran tersebut. Tidak ada satu pun pejabat yang berani merinci secara terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kominfo Tubaba belum merilis tanggapan resmi terkait sorotan anggaran Disdik tersebut.

Publik kini menunggu: Apakah “satu pintu” Kominfo benar-benar akan membuka data secara terang, atau justru menjadi pintu tertutup untuk mengaburkan pertanggungjawaban?(rd)